Revisi Statuta Ditolak AFC, PSSI BerkelitIsuk ki mang, koyok biasane aku ngrungokno RCB fm, e-bola. Brita2ne tak semak nggal siji. Onok brita tnda tangane Nguimbat (salah yo tulisane?), trus ono maneh brita ditolake statuta PSSI oleh AFC. Lha seng trakhir, ono pemberitahuan lek KSI ra sido ladub ngek jakarta. Gara2ne, Munaslub PSSI kmungkinan diundur.
Lek pengen ngerti brita seng nggarai KSI ra sido, ki lho tak kutipno teko Detiksport.com mbek Kompas.
Revisi Statuta Ditolak AFC, PSSI Berkelit
Revisi Pedoman Dasar PSSI sudah ditolak oleh Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). PSSI pun menjanjikan pembenahan. Upaya untuk terus berkelit masih saja ditunjukkan PSSI.
Seperti diberitakan sebelumnya, penolakan AFC ini berkaitan dengan sejumlah hal, di antaranya adalah tentang jumlah hak suara yang masih dipertahankan oleh PSSI, yakni sebanyak 627 suara. Sedangkan AFC menginginkan total suara dikurangi menjadi tidak lebih dari 130.
PSSI pun kembali berkelit. Janji pembenahan lagi-lagi diungkapkan oleh jajaran pengurus yang hadir dalam konferensi pers mengenai hasil pertemuan dengan AFC di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2008).
“Kita masih harus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Nggak gampang untuk meminta mereka dari tadinya memiliki hak suara menjadi tidak memiliki hak suara,” kilah Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Bakrie.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa nantinya hak suara ini berasal dari klub liga super, klub divisi utama dan divisi di bawahnya, klub sepakbola wanita, futsal, serta asosiasi pemain, pelatih dan wasit.
Selain Nirwan, hadir dalam acara tersebut Sekjen PSSI Nugraha Besoes, anggota Exco Mafirion, dan Ketua Tim Revisi Pedoman Dasar PSSI Dali Taher.
Ketika disinggung mengenai kapan PSSI akan melakukan penyesuaian pedoman dasar ini, Nirwan tidak berani memastikan. “Selasa atau Rabu minggu depan draft penyesuaian ini harus segera dikirim kembali ke AFC,” ujarnya.
Selain masalah jumlah hak suara, yang tidak kalah penting dibahas dalam pertemuan tanggal 15 April 2008 di Kuala Lumpur itu adalah isu status kriminal, terutama terkait dengan status terpidanan korupsi yang disandang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. PSSI mengaku masih ada perbedaan persepsi antara pihaknya dengan AFC.
“Hari ini lawyer dari AFC dan komisi legal PSSI melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah kriminal agar bisa dipahami bersama,” elak Nirwan
Nirwan menyatakan, PSSI mematok deadline untuk melakukan seluruh perubahan seperti yang diminta oleh AFC ini. “Yang jelas sebelum 4 Mei, kita harus menyesuaikan revisi seluruh pedoman dasar,” tegasnya.
Sumber : Detiksport.com
Ni yang di Kompas
AFC Tolak Draf Usul PSSI
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menolak draf revisi Pedoman Dasar PSSI yang diajukan dalam pertemuan di Kantor AFC di Kuala Lumpur, Selasa (15/4). Beberapa hal yang menjadi dasar penolakan adalah jumlah anggota yang punya hak suara, serta pemilihan komite eksekutif dan ketua umum.
Delegasi PSSI, dalam pertemuan itu, diwakili Wakil Ketua Umum Nirwan D Bakrie, Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes, dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dali Tahir. Mereka diterima Presiden AFC Mohamed bin Hammam.
Berita di situs AFC menyebutkan, PSSI awalnya bersikeras mempertahankan jumlah anggota yang mempunyai hak suara dalam kongres dan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yakni 627 anggota. Namun, Hammam tegas menolak itu. Dari informasi yang dihimpun Kompas, pengurangan jumlah anggota yang memiliki hak suara sudah menjadi permintaan AFC sejak jauh hari. AFC serta badan sepak bola dunia, FIFA, dikabarkan meminta jumlah itu dikurangi hingga sekitar 200 saja.
Selasa kemarin, Hammam menegaskan, pengurangan jumlah anggota itu akan membuat Pedoman Dasar PSSI segaris dengan Standar Statuta FIFA. ”Penting untuk diketahui insan sepak bola Indonesia bahwa mengamandemen statuta dan memiliki struktur administrasi yang lebih sempurna akan memberi manfaat lebih bagi sepak bola Indonesia sendiri,” ujarnya.
Ala piramida
Hammam menyarankan, administrasi pengelolaan sepak bola sebaiknya berbentuk piramida. Artinya, di tingkat elite lebih sederhana dan makin ke bawah, strukturnya bisa lebih luas. ”Kami ingin ada asosiasi di tingkat regional dan provinsi agar mereka mempunyai posisi tawar lebih kuat daripada sebelumnya, serta secara ideal mewakili provinsi masing-masing di asosiasi tingkat nasional. Mekanisme ini juga secara otomatis mengurangi jumlah anggota yang memiliki hak suara,” kata Hammam.
Pada pertemuan itu, Presiden AFC juga menekankan, hanya kongres atau munaslub PSSI yang memiliki otoritas memilih ketua umum dan anggota komite eksekutif. Pada Pedoman Dasar produk Munas PSSI April 2007, yang dianggap bermasalah oleh FIFA, ketua umum mempunyai hak memilih anggota komite eksekutif.
AFC juga menolak keanggotaan dan hak suara yang melekat pada anggota komite eksekutif, ketua kehormatan, auditor independen, dan sekretaris jenderal. Hammam juga mengingatkan delegasi PSSI agar proses revisi ini berlangsung secara demokratis dan transparan.
Di Jakarta, mantan Ketua Bidang Organisasi PSSI, Tondo Widodo, mengungkapkan, penolakan AFC ini sebaiknya tidak disikapi dengan resistensi oleh PSSI. ”Harus diingat, tenggat revisi Statuta AFC adalah 4 Mei, enggak ada sebulan dari sekarang. Kalau PSSI tidak serius dan revisi belum kelar pada tanggal itu, seluruh masyarakat Indonesia akan kena getahnya karena sepak bola Indonesia dibekukan FIFA,” ujar Tondo Widodo.
Dari Yogyakarta, Senin lalu, Penasihat PSIM Yogyakarta Herman Isdarmadi berpendapat, munaslub yang harus dilaksanakan seusai revisi pedoman dasar akan menjadi wadah refleksi bagi pengelola klub dalam melihat kinerja PSSI. Keberadaan munaslub sebagai refleksi itu tak kalah penting dari tujuan utama munaslub: memilih ketua umum.
Menurut Herman, munaslub wajib digelar karena perintah FIFA. FIFA, sesuai catatan Kompas, meminta PSSI merevisi pedoman dasar dan setelah itu menggelar pemilihan ketua umum dengan tenggat tertentu. ”Selain karena urusan memilih ketua umum baru, bagi saya munaslub juga bisa menjadi media refleksi pengelola klub, untuk melihat kualitas PSSI sekarang,” katanya.
Ia menyatakan, dari satu sisi saja, misalnya pelaksanaan liga, performa PSSI saat ini adalah yang paling buruk. Demikian pula dengan prestasi tim nasional kita di tingkat internasional, yang tidak pernah segemilang dahulu. ”Saya harap munaslub ini bisa menjadi momentum kebangkitan PSSI. Bagaimana menghilangkan citra buruk sepak bola nasional, harus menjadi pembahasan penting di munaslub,” kata Herman.
Soal figur pengganti Nurdin, Herman berpendapat, sebaiknya bukan dari tokoh yang memiliki akses mengatur hasil laga.
Sumber: Kompas, hari ini, halaman olahraga.
Pye ker? PSSI tambah ra karu2an yo? Kudu piye ki? Po awak dewe langsung ngadep presiden ae, njalok PSSI dibekukan.
Wes, ngunu ae dishek. Salam revolusi PSSI, Salam Utas Awidj.
